Rapat Koordinasi Bersama Camat Kecamatan Kinali


Basung Indah - 7 November 2025 TPP Kecamatan Kinali Bersama Camat Kecamatan Kinali melakukan Rapat Koordinasi di Kator Camat Kecamatan Kinali dengan agenda pembahasan sebagai berikut:
  1. Percepatan Pelaksanaan MUSNASus untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Surat Edaran Mentri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 8 Tahun 2025 yang dilatarbelakangi oleh Permendes PDT Nomor 10 Tahun 2025.
  2. Percepatan Inputan data E-HDW triwulan ke-4 Tahun 2025.

Rakor ini bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintahan Nagari dalam percepatan pelaksanaan MUSNASus untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak-pihak terkait dan stakeholder, mulai dari Gubernur hingga pemerintah Kecamatan dalam membersamai percepatan MUSNASus KDMP ini. 

RAKOR kali ini juga dihadiri oleh Business Assistant (BA) yang mendampingi Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Kinali. Selain Pembahasan terkait Percepatan MUSNASus untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP, juga membahas tentang Percepatan pendataan lokasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih yang tertuang di dalam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025). Dimana kawan-kawan dari BA juga ditugaskan oleh Menteri Koperasi untuk melakukan pendataan lokasi di Pemerintah Nagari apakah ada atau tidaknya untuk pembangunan fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP, selain ditugaskan untuk mendampingi pengisian data di SIMKOPDES dan lain sebagainya.

Berdasarkan Inpres No 17 Tahun 2025 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ditugaskan untuk:
  1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP.
  2. Mendorong optimalisasi PAD pada APB desa melalui imbal jasa paling sedikit 20% dari sisa SHU KDMP untuk pembangunan Desa.
Selain dari Inpres No 17 Tahun 2025 juga diperkuat dengan SKB 4 Menteri dan 2 Lembaga dimana Mentri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ditugaskan untuk:
  1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP.
  2. Mendorong optimalisasi PAD pada APB desa melalui imbal jasa paling sedikit 20% dari sisa SHU KDMP untuk pembangunan Desa.
  3. Mendorong Optimalisasi Penggunaan Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan untuk operasionalisasi KDMP yang diadakan dari Dana Desa sebagai Aset Desa.
Dengan adanya Inpres, Surat Edaran Mentri Desa PDT, SKB 4 Menteri dan 2 Lembaga ditambah surat edaran Mendagri dan Menkop sehingga sangat diperlukan sekali kerjasama antar OPD dan unsur-unsur lembaga yang terkait.

Diskusi ini diakhiri Dengan kesimpulan: 

  1. Bapak Camat akan berkoordinasi dengan Pihak DPMN Kabupaten Pasaman Barat dan TAPM P3MD Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat duduk bersama untuk pembahasan lebih mendalam terkait Percepatan Pelaksanaan MUSNASus untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih dan mekanisme penyediaan lahan aset desa oleh Pemnag untuk Pembangunan Gerai KDMP.
  2. Mengharapkan antara TPP dengan OPD terkait dan Business Assistant (BA) saling koordinasi dan semangat mendampingi Pemerintah Nagari dan Pengurus KDM sampai KDMP ini beroperasi.
  3. Akan menyampaikan kepada Pemerintah Nagari dalam Percepatan penginputan data E-HDW triwulan ke-4 Tahun 2025.






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
IST OJT Penginputan data E-HDW kepada KPM dan Kasi Kesra Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Anam Koto Utara - Selasa, 18 November 2025 bersama Ibu Erni Suryanti PLD Nagari Anam Koto Utara mendampingi dan fasilitasi kader KPM Nagari Anam Koto Utara dalam Penginputan data E-HDW dan cara verifikasi oleh admin desa dari Hasil inputan data E-HDW triwulan ke-4 Tahun 2025 Kader KPM. Selaku Pendamping Lokal Desa tahapan pertama yang di lakukan adalah Membuatkan akun KPM Melalui akun Admin Desa agar Kasi Kesra selaku admin Desa nanti juga dapat memahami cara pembuatan atau menambahkan akun KPM yang lainnya,  langkah kedua adalah melatih admin Desa cara pengisian kolom pemetaan di admin desa untuk mengis mulai dari Jumlah Alokasi Dana Desa Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader sampai kendala yang dihadapi serta cara verifikasi data e-HDW dari hasil Inputan KPM.  Langkah ketiga adalah melakukan pelatihan kepada kader cara mengisi data pemetaan diantaranya adalah mengisi, ...
Baca selengkapnya

KPM dan Kasi Kesra Siap Perangi Stunting Melalui Aplikasi e-HDW Tahun 2025

Gambar
   KPM dan Kasi Kesra Siap Perangi Stunting Melalui Aplikasi e-HDW Tahun 2025 Salam berdesa masyarakat Kecamatan Kinali. Pagi yang cerah ini, kami ingin berbagi cerita tentang kegiatan penting yang baru saja kami laksanakan. Pada hari ini Jum'at 24 Oktober 2025 bertempat di Aula Gedung Kantor Wali Nagari Padang Canduh, telah diadakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas atau IST OJT untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kasi Kesra Nagari/Desa 5 Nagari se-Kecamatan Kinali.  Kader KPM dan Kasi Kesra 5 Nagari yang mengikuti IST ini diantaranya: Nagari Kinali, Nagari Sigunanti, Nagari Bandua Balai, Nagari Padang Canduh, Nagari Limau Purut dan Nagari Koto Gadang Jaya (KOJA). Lima Nagari lagi sudah dilakukan IST secara terpisah sebelum di Padang Canduh ini, diantaranya Nagari Langgam Sepakat, Tandikek, Ampek Koto, Bancah Kariang dan Nagari Ampek Koto Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Human Development Worker (e-HDW) dalam upaya penurunan st...
Baca selengkapnya
Gambar
Koordinasi Bersama TAPM P3MD Kabupaten Pasaman Barat dalam Fasilitasi MUSNA Pendirian BUMNag Bandarajo - 3 November 2025 di Kantor TAPM P3MD Kabupaten Pasaman Barat siang menjelang petang masih terdengar suara cengkrama diskusi antara PLD dengan TAPM. Diskusi yang dibahas adalah mengenai Pendampingan dalam MUSNA Pendirian BUMNag di Nagari. Selaku PLD sebelum memfasilitasi dan pendampingan saat MUSNA di Nagari tentu memerlukan penguatan kapasitas terlebih dahulu, sehingga diperlukan koordinasi bersama TA agar dalam fasilitasi Pemerintahan Nagari saat MUSNA Pendirian lebih terarah.  Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga ekonomi berbadan hukum yang dibentuk oleh Nagari/Desa untuk mengelola potensi, aset, dan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari tersebut. Keberadaan BUMNag sangatlah penting karena jika dikelola dengan baik mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian Nagari itu sendiri. Namun, pembentukannya tidak ...
Baca selengkapnya